Hukum domain Panama: apa yang berlaku untuk domain Anda

Hukum mana yang berlaku untuk nama domain yang didaftarkan di PanamaRegistrar?

Beberapa set aturan berlaku sekaligus, dan masing-masing mencakup salinan pendaftaran yang berbeda.

• Hukum Panama mengatur kami. DomaineGoat LLC adalah perusahaan yang didirikan di Panama. Aturan Panama kami mengatur apa yang dilakukan DomaineGoat LLC dengan akun Anda, data yang disimpannya, dan keluhan yang dikirim kepadanya, dan pengadilan Panama yang memutuskan apa yang harus kami lakukan.
• Hukum registri mengatur salinan registri. Verisign, yang mengelola .com dan .net, berada di Amerika Serikat. DENIC, yang mengelola .de, berada di Jerman.
• Kontrak ICANN mengikat setiap registrar terakreditasi untuk domain generik, di mana pun berbasisnya. Nama domain kami didaftarkan melalui mitra registrar terakreditasi ICANN kami, yang tercantum dalam catatan RDAP, yang tetap memiliki kewajiban hukumnya sendiri dan bertanggung jawab kepada pengadilan negaranya sendiri.

Halaman ini membahas lapisan pertama. Setiap teks dikutip dari sumber resminya, dengan nomor pasal, agar Anda dapat memeriksanya sendiri. Kebijakan yang mengikutinya muat dalam satu baris: kami bertindak atas perintah pengadilan Panama, bukan atas keluhan yang belum terverifikasi.

Apa kata Konstitusi Panama tentang data pribadi?

Konstitusi melindungi surat dan komunikasi pribadi, dan hanya otoritas yang dapat mencabut perlindungan itu. Tiga pasal penting bagi pemegang nama domain. Teks yang digunakan adalah Konstitusi konsolidasi dalam Gaceta Oficial No. 25176 (November 2004).

• Pasal 29. Korespondensi dan dokumen pribadi hanya dapat diperiksa atau ditahan atas perintah otoritas yang berwenang, untuk tujuan tertentu. Komunikasi pribadi hanya dapat disadap atau direkam atas perintah otoritas yudisial. Bukti yang diperoleh dengan melanggar pasal ini tidak dapat digunakan.
• Pasal 42. Setiap orang berhak mengakses, mengoreksi, melindungi, dan menghapus data pribadinya. Data tersebut hanya dapat dikumpulkan untuk tujuan tertentu, dengan persetujuan pemegangnya atau atas perintah otoritas yang berwenang.
• Pasal 44. Tindakan habeas data memungkinkan seseorang meminta pengadilan agar data dikoreksi, diperbarui, dihapus, atau dirahasiakan. Tindakan ini menjangkau register privat yang dikelola perusahaan yang melayani publik.

Pasal 43 kadang dikutip dalam hal ini. Pasal itu mengenai akses informasi publik, bukan data pribadi. Majelis Nasional telah memperingatkan bahwa teks konsolidasi 2004 mungkin berbeda di beberapa tempat dari teks yang disahkan. Pengacara memeriksa undang-undang reformasi sebelum mengutipnya di pengadilan.

Bagaimana Undang-Undang 81 Tahun 2019 melindungi data pemegang nama domain?

Undang-Undang 81 tanggal 26 Maret 2019 adalah undang-undang perlindungan data pribadi Panama, dan undang-undang ini mengatur catatan yang disimpan registrar. Undang-undang ini diterbitkan dalam Gaceta Oficial No. 28743-A pada 29 Maret 2019. Pasal 47 menetapkan mulai berlakunya dua tahun setelah pengundangan: 29 Maret 2021. Keputusan Eksekutif 285 tanggal 28 Mei 2021 mengaturnya.

Regulatornya adalah Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Lembaga ini menangani keluhan (Pasal 18), memutuskan data yang tidak akurat (Pasal 17), menyelenggarakan register transfer (Pasal 31), dan menjatuhkan sanksi (Pasal 36).

Empat pasal menentukan kapan data boleh keluar dari pengendali seperti kami:

1. Pasal 11 mengizinkan data digunakan untuk tujuan baru tanpa persetujuan apabila entitas publik memerlukannya untuk fungsi hukumnya, atau berdasarkan perintah pengadilan.
2. Pasal 24 mewajibkan pengendali menyerahkan kepada otoritas yudisial yang berwenang informasi yang diminta secara sah. Pasal ini menambahkan bahwa permintaan massal tidak pernah diterima: "no admitiéndose en ningún caso solicitudes masivas".
3. Pasal 33 mencantumkan transfer yang sah: yang diatur oleh undang-undang atau perjanjian (No. 3), yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan (No. 7), dan yang dilakukan dalam kerja sama yudisial internasional (No. 8).
4. Pasal 3(2) menempatkan pemrosesan oleh otoritas untuk penyelidikan dan penuntutan kejahatan di luar jangkauan Undang-Undang ini.

Tafsiran kami: Pasal 11 mengizinkan pengungkapan; pasal itu sendiri tidak memaksakan pengungkapan. Kebijakan kami mengikuti jalur yang lebih sempit, yaitu Pasal 24 dan perintah Panama yang mengikat. Permintaan daftar pelanggan ditolak, siapa pun yang mengirimnya.

Apakah perintah pengadilan asing dapat diberlakukan terhadap registrar Panama?

Hanya setelah pengadilan Panama mengakuinya, melalui prosedur yang disebut exequatur. Aturannya terdapat dalam Undang-Undang 61 tanggal 7 Oktober 2015, Kode Hukum Perdata Internasional Panama (Gaceta Oficial No. 27885-A, 8 Oktober 2015). Undang-undang ini mulai berlaku sehari setelah pengundangan (Pasal 163).

• Pasal 155. Putusan asing yang final memiliki kekuatan yang diberikan perjanjian kepadanya. Tanpa perjanjian, putusan itu dapat diberlakukan kecuali negara lain terbukti tidak memberlakukan putusan Panama.
• Pasal 156. Empat syarat. Pengadilan asing berwenang dan tidak melanggar yurisdiksi eksklusif Panama. Tergugat telah dipanggil secara pribadi dan dapat membela diri. Putusan menghormati prinsip-prinsip fundamental ketertiban umum Panama. Salinannya autentik dan diterjemahkan ke bahasa Spanyol. Putusan juga harus final.
• Pasal 157. Permohonan diajukan ke Sala Cuarta de Negocios Generales Mahkamah Agung. Pengadilan memberi waktu lima hari kepada pihak yang terikat putusan dan kepada Procurador General de la Nación. Pengadilan dapat memerintahkan tindakan perlindungan.

Syarat kedua penting untuk kasus nama domain. Banyak putusan nama domain asing dijatuhkan secara verstek, terhadap pemegang yang tidak pernah dipanggil secara pribadi. Berdasarkan rumusan Pasal 156, putusan semacam itu gagal memenuhi syarat tersebut. Penanganannya, langkah demi langkah, ada di halaman perintah pengadilan.

Apakah Panama memiliki undang-undang notice-and-takedown seperti DMCA?

Tidak: kami tidak menemukan prosedur notice-and-takedown dalam undang-undang hak cipta Panama. Undang-Undang 64 tanggal 10 Oktober 2012 tentang hak cipta dan hak terkait (Gaceta Oficial No. 27139-B) tidak memiliki ketentuan tentang perantara internet dan tidak memiliki counter-notice. Undang-undang ini memberi pemegang hak upaya hukum pengadilan dan tindakan pencegahan (Pasal 175–178), yang diperintahkan hakim atas permintaan mereka. Pasal 200 menetapkan tanggal mulai berlaku 1 Oktober 2012, sembilan hari sebelum tanggal undang-undang itu sendiri; kami melaporkannya sebagaimana tertulis.

Perjanjian Promosi Perdagangan Amerika Serikat–Panama, yang berlaku sejak 31 Oktober 2012, meminta setiap pihak memiliki rezim semacam itu (Pasal 15.11.27). Perjanjian itu juga mengizinkan Panama menunda pasal tersebut hingga tiga tahun (Pasal 15.13.2(m)). Kami tidak menemukan undang-undang Panama yang lebih baru yang menciptakan prosedur notice-and-takedown privat. Pencarian kami bukan bukti bahwa prosedur itu tidak ada.

Hukum Panama memang memuat aturan tanggung jawab perantara yang dibangun atas pengetahuan aktual: Undang-Undang 51 tanggal 22 Juli 2008 tentang dokumen dan perdagangan elektronik (Gaceta Oficial No. 26090), Pasal 87 sampai 91.

• Pasal 87. Setelah otoritas yang berwenang memerintahkan layanan dihentikan atau konten dihapus, otoritas itu dapat memerintahkan perantara untuk menangguhkan transmisi, hosting, atau akses jaringan. Permintaan diajukan, dengan alasan, melalui Dirección General de Comercio Electrónico.
• Pasal 88 dan 89. Transmisi semata dan caching.
• Pasal 90. Penyedia hosting tidak bertanggung jawab tanpa pengetahuan aktual ("conocimiento efectivo") bahwa aktivitas atau data yang disimpan melanggar hukum. Pengetahuan ada setelah otoritas yang berwenang menyatakan data melanggar hukum, memerintahkan penghapusannya, dan penyedia mengetahui keputusan itu.
• Pasal 91. Tautan dan alat pencarian, dengan model yang sama.

Undang-Undang 82 tanggal 9 November 2012 mengubah banyak pasal Undang-Undang 51 Tahun 2008, tetapi tidak mengubah Pasal 84 sampai 91. Surat privat bukan pernyataan otoritas yang berwenang. Itulah dasar hukum aturan kami: keluhan hak cipta, pencemaran nama baik, politik, dan pesaing memerlukan putusan pengadilan Panama.

Apa yang diubah Undang-Undang 478 Tahun 2025 bagi registrar?

Undang-Undang 478 tanggal 4 Agustus 2025 menulis ulang aturan kejahatan siber Panama dan memberi jaksa kekuasaan baru atas data. Undang-undang ini diterbitkan dalam Gaceta Oficial No. 30337 pada 5 Agustus 2025 dan berlaku pada saat pengundangan (Pasal 33). Undang-undang ini mengubah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (CPP), dan Undang-Undang 11 Tahun 2015 tentang bantuan hukum internasional dalam perkara pidana.

KUHP. Pasal 184 menghukum produksi atau distribusi materi pelecehan seksual anak. Pasal 185 menghukum kepemilikannya dengan penjara lima sampai sepuluh tahun, lebih lama bila sistem komputer digunakan. Pasal 184-A mencakup grooming. Kejahatan komputer mencakup pencurian identitas dengan data komputer (289-A, lima sampai sepuluh tahun) dan intersepsi ilegal (289-B). Kejahatan ini juga mencakup gangguan data dan sistem (290, 290-A) serta penyalahgunaan perangkat (292-A, yang mengecualikan pekerjaan keamanan yang sah). Pasal 291 memberatkan serangan terhadap badan publik, bank, rumah sakit, dan infrastruktur kritis.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat baru untuk Ministerio Público:

• Pasal 314-A: penggeledahan dan penyitaan data yang disimpan, termasuk membuatnya tidak dapat diakses.
• Pasal 338-A: pengawetan data yang dipercepat hingga 90 hari, dapat diperpanjang; penyimpan wajib menjaga kerahasiaan perintah.
• Pasal 338-B: pengawetan dan pengungkapan sebagian data lalu lintas.
• Pasal 338-C: perintah produksi. Ministerio Público dapat memerintahkan seseorang atau perusahaan untuk menyerahkan data komputer yang dimiliki atau dikendalikannya, termasuk data pelanggan.
• Pasal 338-D: pengumpulan real-time, berdasarkan CPP Pasal 311.

Pasal 1(3) mendefinisikan "penyedia layanan" secara luas: setiap entitas yang memungkinkan pengguna berkomunikasi melalui sistem komputer, atau memproses atau menyimpan data untuk mereka. Registrar yang beroperasi dari Panama kemungkinan tercakup. Itu tafsiran kami; undang-undang tidak menyebut registrar.

Jadi aturan pengungkapan kami berbunyi: Kami merilis data yang kami simpan hanya jika hukum Panama mewajibkannya (perintah pengadilan atau kejaksaan Panama), atau dalam kasus UDRP. Perintah Ministerio Público berdasarkan Pasal 338-A atau 338-C adalah perintah jaksa semacam itu. Kami memeriksanya dengan cara yang sama seperti perintah pengadilan, memberi tahu pelanggan kecuali perintah melarangnya, dan menghitung perintah ini secara terpisah dalam laporan transparansi.

Apakah undang-undang retensi data Panama berlaku untuk registrar nama domain?

Tidak menurut ketentuannya sendiri: Undang-Undang 51 tanggal 18 September 2009 menyebut operator telekomunikasi, bukan registrar. Pasal 1 mencantumkan konsesi telekomunikasi, distributor, agen, dan pengecer teleponi seluler, tetap, dan trunk, warung internet, "infoplazas", dan jaringan komunikasi yang melayani Panama. Registrar nama domain tidak ada dalam daftar tersebut.

Bagi usaha yang dicakupnya, undang-undang ini menetapkan retensi enam bulan, yang dapat diperpanjang otoritas yudisial enam bulan lagi (Pasal 6). Data diserahkan kepada Ministerio Público atau otoritas yudisial untuk penyelidikan pidana (Pasal 11). Ministerio Público meminta melalui resolusi beralasan, dengan tunduk pada tinjauan yudisial selanjutnya (Pasal 12), dengan jawaban dalam 5 atau 15 hari kerja (Pasal 13). Pasal 7 melarang penyadapan konten. Undang-undang ini diterbitkan dalam Gaceta Oficial No. 26374 pada 23 September 2009. Kami tidak memeriksa apakah putusan konstitusional telah memengaruhi Pasal 12 sejak itu.

Perjanjian mana yang memungkinkan otoritas asing menjangkau registrar di Panama?

Empat instrumen membawa permintaan asing ke Panama, dan dalam masing-masing instrumen otoritas Panama mengambil langkah akhir.

• Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (ETS 185). Panama menyimpan instrumen aksesinya pada 5 Maret 2014, berlaku 1 Juli 2014 (UN Treaty Series, vol. 2993). Sejak Undang-Undang 478, Undang-Undang 11 Tahun 2015 juga mengatur pengawetan yang dipercepat atas permintaan asing dan titik kontak 24/7 yang ditunjuk oleh Procurador General.
• Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Amerika Serikat. Ditandatangani di Panama pada 11 April 1991, disetujui oleh Undang-Undang Panama 20 tanggal 22 Juli 1991, berlaku sejak 6 September 1995.
• Konvensi Inter-Amerika tentang Surat Rogatori (OAS B-36). Diadopsi di Panama City pada 30 Januari 1975. Panama meratifikasinya pada 11 November 1975 dan menyimpan instrumennya pada 17 Desember 1975.
• Konvensi Inter-Amerika tentang Bantuan Timbal Balik dalam Perkara Pidana (OAS A-55). Panama menandatanganinya pada 23 Mei 1992 dan menyetujuinya melalui Undang-Undang 52 tanggal 17 Oktober 2001. Reservasinya mengecualikan perbuatan yang bukan kejahatan di Panama. Tanggal penyimpanan instrumennya tidak dikonfirmasi.

Putusan perdata mengikuti jalurnya sendiri: exequatur di hadapan Sala Cuarta, di atas. Panduan praktis untuk polisi dan jaksa ada di halaman penegak hukum.

Apa arti hukum Panama bagi Anda sebagai pemegang nama domain?

Lima aturan praktis mengikuti dari teks di atas.

1. Pengaduan bukan perintah. Surat dari pengacara, merek, atau agensi asing tidak menciptakan pengetahuan aktual berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008. Kami meneruskannya kepada Anda, dan domain tetap aktif kecuali pengecualian ketat berlaku.
2. Pengecualian ketat tidak menunggu pengadilan. Phishing, malware, botnet, materi pelecehan seksual anak, dan penipuan yang mengambil uang dari korban ditangguhkan berdasarkan laporan yang terdokumentasi dengan baik. Sebagian besar juga merupakan kejahatan berdasarkan pasal 184–185 dan 289-A hingga 292-A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Data Anda memerlukan proses hukum Panama. Kami merilis data yang kami simpan hanya jika hukum Panama mewajibkannya (perintah pengadilan atau kejaksaan Panama), atau dalam kasus UDRP; lihat pengungkapan data.
4. Putusan asing memerlukan exequatur. Sampai Sala Cuarta mengakuinya, putusan itu tidak mengikat kami.
5. Anda juga memiliki hak terhadap kami. Pasal 42 dan 44 Konstitusi serta UU No. 81 Tahun 2019 memungkinkan Anda mengakses, memperbaiki, dan menghapus data Anda, melalui pengaduan ke ANTAI atau gugatan habeas data.

Prosedur lengkapnya, beserta tenggat waktunya, ada di halaman prosedur penurunan konten. Harga untuk setiap ekstensi, dengan atau tanpa Perlindungan domain, ada di daftar harga.

Apa yang tidak dicakup hukum Panama?

Hukum Panama mengikat kami; hukum itu tidak mengikat registri, mitra registrar kami, ICANN, atau host Anda. Tiga batasan berikut berlaku.

• Registri menerapkan hukumnya sendiri. Setiap registri menyimpan salinan pendaftarannya sendiri, dan pengadilan di negara registri dapat memerintahkannya secara langsung, tanpa langkah hukum Panama. Verisign (.com, .net) berada di Amerika Serikat dan DENIC (.de) di Jerman. Setiap ekstensi yang kami jual tercantum dalam indeks yurisdiksi registri.
• Kewajiban ICANN berlaku melalui mitra registrar terakreditasi kami. Mitra tersebut menyetorkan data pendaftaran domain generik ke agen escrow, ICANN dapat mengauditnya, dan sengketa merek mengikuti UDRP dan URS.
• Hosting adalah urusan pihak lain. Kami mendaftarkan nama domain; situs web dan kontennya berada pada host, di bawah hukum negara host tersebut.

Halaman ini bukan tentang domain .pa. Ekstensi .pa dikelola oleh Universidad Tecnológica de Panamá, menurut basis data root IANA, dan kami tidak menjualnya. Untuk kasus lintas batas, baca dapatkah pengadilan asing menyita nama domain saya?.